KEPALA DESA GROGOL

KECAMATAN WERU

KABUPATEN SUKOHARJO

 

PERATURAN DESA GROGOL

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA GROGOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROGOL,

 

Menimbang    :       bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 2 ayat 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Grogol;

 

Mengingat   : 1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam                                      Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.  Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran                                   Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik                                                 Indonesia Nomor 5234);

3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun                                 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik                                Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),                                sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015                                      tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan                                       Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran                                             Negara  Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang                                        Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,                                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan                                  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah                                            Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014                                          tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran                                Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran                                      Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten                                        Sukoharjo Nomor 224);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa                                                  (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah                                        Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk                                             Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran                               Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran                                Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten                                          Sukoharjo Nomor 231);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan                                                 Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19,                                    Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja                                        Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROGOL

dan

KEPALA DESA GROGOL

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan  :   PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA                               GROGOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

  1. Desa Grogol adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  7. Unsur Staf adalah staf yang membantu tugas-tugas adminstratif di Sekretariat Desa atau Pelaksana Teknis.
  8. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
  9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

 

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Susunan Organisasi Pemerintah Desa Grogol

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

  • Susunan Organisasi Pemerintah Desa Grogol, terdiri atas :
  1. Kepala Desa;
  2. Sekretariat Desa, terdiri dari :
    • Urusan Tata Usaha dan Umum;
    • Urusan Keuangan;
    • Urusan Perencanaan;
  3. Seksi Pemerintahan;
  4. Seksi Kesejahteraan;
  5. Seksi Pelayanan; dan
  6. Kepala Dusun, terdiri dari :
    • Kepala Dusun I
    • Kepala Dusun II
    • Kepala Dusun III, dan
    • Kepala Dusun IV
  • Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Grogol, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 5

  • Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
  • Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.
  • Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  • Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
  • Setiap Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf  sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang bertangggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui Kepala Urusan.
  • Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf  sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang bertangggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa melalui Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 6

  • Kepala Desa mempunyai tugas :
  1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  2. melaksanakan Pembangunan Desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  4. pemberdayaan masyarakat Desa.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai fungsi :
  1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
  3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

Paragraf 1

Sekretaris Desa

Pasal 7

  • Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  2. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  3. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  4. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Paragraf 2

Kepala Urusan

Pasal 8

  • Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  2. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  3. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 9

  • Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
  2. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  3. Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 10

  • Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi:
  1. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
  3. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
  4. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

  • Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
  • Terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa wajib membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Kepala Desa.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

  • Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
  • Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.
  • Hubungan kerja antara Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.
  • Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Grogol berdasarkan Peraturan Desa ini.

Pasal 14

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Grogol Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grogol

                                                                                                          Ditetapkan di Grogol

                                                                                                                  pada tanggal 17 Juli 2017

                                                                                                                       KEPALA DESA GROGOL,

                                                                                                                       HERI PUTHUT S

Diundangkan di Grogol

pada tanggal 17 Juli 2017

 

SEKRETARIS DESA GROGOL,

 

SUSENO

LEMBARAN DESA GROGOL TAHUN 2017 NOMOR 4